Daily Posting

KEPALA DESA RAWAN MASUK PENJARA

SUSUKANLEBAK, Para kepala desa yang saat ini akan mendapatkan kucuran besar setelah disahkannya UU Desa agar mewaspadai terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaa anggaran hingga akibatnya harus meringkuk dijeruji besi.

Guna menghindari penyimpangan dan pengelolaan manajemen yang baik, setidaknya seluruh aparatur pemerintah desa harus diberikan pembinaan dan pemahaman terkait hal tersebut.

Ketua Pansus UU Desa, Budiman Sujatmiko, mengatakan, didalam desain dasar kelembagaan tata kelola desa menyebutkan bahwa dalam memutuskan rencana anggaran harus melalui pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga masyarakat. Setiap desa harus ememiliki RPJM Des, Panitia Ad-Hoc dan perangkat Desa.

Anggaran Desa menurut UU Desa nanti disimpan melalui kas pemerintah daerah. Dan hanya bisa dicairkan melalui beberapa termin anggaran berdasarkan ajuan proposal kebutuhan desa tersebut. Dan bila akan melaksanakan suatu proyek pembangunan desa, maka dilarang keras kepala desa yang bersangkutan menjadi pimpinan proyeknya, tapi harus dibentuk kepanitiannya.

Nanti data pengeluaran keuangan tersebut harus terkoneksi dengan website milik pemerintah daerah. Maka dari itu, setiap desa ke depan dianjurkan memiliki website sendiri-sendiri.

Sementara itu Ketua BPK Jawa Barat, R Cornel Prawiradiningrat menjelaskan pada dasarnya prinsip untuk menghidari terjadinya penyimpangan sangat sederhana yakni jangan sampai hati dan perasaan kita mengikuti hawa nafsu . Sedangkan dalam aturan setidaknya anggaran yang dikucurkan agar adanya transfaransi, akuntabilitas, perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan pendapatan yang jelas.

“Yang terpenting para kepala desa jangan sampai mempergunakan anggaran untuk kepentingan pribadi dan menyalahi aturan juklak dan juknis yang berlaku saat ini”